Kalsel — Jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat menjadi 542 titik hingga Senin (12/10/2026) pukul 21.00 WIB. Angka tersebut bertambah 304 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 238 titik. Di tengah peningkatan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan empat kunci pengendalian karhutla, yakni optimalisasi operasi udara, penguatan pasukan darat, penegakan hukum, dan peran aktif masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, secara nasional terdeteksi 1.085 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Data tersebut bersumber dari pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Pada enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, perkembangan hotspot high confidence tercatat adanya peningkatan 

Di enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas tertinggi, yakni 227 titik, meningkat dari 74 titik pada hari sebelumnya. Sumatera Selatan menyusul dengan 147 titik, naik dari 121 titik, sedangkan Kalimantan Selatan mencatat 113 titik, meningkat dari 15 titik.

Peningkatan juga terjadi di Kalimantan Barat, dari 24 menjadi 31 titik, serta Jambi, dari empat menjadi 24 titik. Sementara itu, Riau tidak mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sama seperti hari sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah titik panas di enam provinsi prioritas meningkat dari 238 menjadi 542 titik.

Di tengah kondisi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan pada Senin (12/10/2026). Ia mengapresiasi perkembangan pengendalian di wilayah itu, tetapi mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengurangi kewaspadaan karena potensi kebakaran masih dapat muncul kembali, terutama di kawasan bergambut.

Menurut Menhut, kesiapsiagaan perlu dipertahankan hingga hujan diperkirakan mulai turun pada pertengahan November 2026. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BPBD, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, dan relawan juga perlu terus diperkuat. Setelah meninjau Kalimantan Selatan, pemantauan pengendalian karhutla dijadwalkan berlanjut ke Kalimantan Tengah.

Menhut menjelaskan, kunci pertama pengendalian karhutla adalah optimalisasi operasi udara melalui water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dukungan udara diperlukan untuk membantu pemadaman, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Di Kalimantan Tengah, operasi udara menghadapi kendala jarak pandang (visibility) akibat kabut tebal. Meskipun helikopter telah disiagakan, penerbangan tidak dapat dilakukan apabila kondisi tidak memungkinkan. Operasi udara dilaksanakan ketika tersedia ruang yang aman untuk bermanuver.

Kunci kedua adalah penguatan pasukan darat. Menhut menekankan pentingnya peran TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan dalam pemadaman serta penanganan kebakaran di lapangan. Sinergi antarpersonel diperlukan agar penanganan dapat berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah.

Kunci ketiga adalah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Menhut menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan telah dikenai pencabutan atau pembekuan izin, sementara beberapa kasus lainnya telah memasuki proses pidana.

Adapun kunci keempat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah kebakaran. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api, termasuk membuang puntung rokok sembarangan dan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

“Masyarakat jangan main api, jangan membuka kebun dengan membakar, maka hasilnya akan baik. Kita ajak masyarakat jangan main api, sesederhana jangan buang puntung rokok sembarangan, api unggun kecil, obat nyamuk. Kasihan masyarakat korban karhutla,” tegasnya.

Menhut meyakini bahwa koordinasi lintas sektor yang didukung kesiapan personel, sarana pemadaman, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mengatasi sekaligus mencegah karhutla (THS).

 

Sumber informasi: Kementerian Kehutanan

Penulis naskah: Tim Humas Balai KSDA Yogyakarta

Penanggung jawab berita: Kepala Balai KSDA Yogyakarta

Kontak informasi: Call Center Balai KSDA Yogyakarta (0821-4444-9449)